Beranda » Buletin » Rekomendasi Munas NU 2012

Rekomendasi Munas NU 2012

Rekomendasi Munas NU 2012


EDITORIAL PONDOK PESANTREN AL-KHOIROT 18 SEPTEMBER 2012

Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang memberi apresiasi yang tinggi atas beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari Munas Konbes NU (Nahdlatul Ulama) di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

DAFTAR ISI

  1. Editorial Ponpes Al-Khoirot
  2. Rekomendasi Munas NU September 2012
  3. Hukuman Mati bagi Koruptor

Isi dari rekomendasi Munas NU jelas merupakan pemihakan pada rakyat dan itu menunjukkan bahwa NU mendengarkan suara rakyat yang selama ini sering tidak dipedulikan oleh penguasa.

Salah satu butir rekomendasi yang patut diapresiasi adalah keberanian NU untuk “mengancam” pemerintah dengan tidak mewajibkan warga NU membayar pajak kalau pemerintah tidak transparan. Kalau fatwa ini diberlakukan, tentunya warga NU akan dengan ramai-ramai dan suka cita tidak membayar pajak yang merupakan penghasilan andalan pemerintah.

Begitu juga dalam masalah penanggulangan korupsi di mana Munas NU merekomendasikan agar koruptor dikenai tidak saja sanksi penjara tapi juga sanksi sosial. Termasuk disetujuinya hukuman mati bagi koruptor. Putusan ini menjadi salah satu hasil dari sidang komisi masail al Waqi’iyah (masalah kontekstual).

Sayangnya, poin ini tidak masuk dalam butir rekomendasi terakhir. Terlepas dari itu, rekomendasi hasil munas NU kepada Presiden SBY merupakan langkah maju organisasi yang independen dan tampak tidak bermain mata dengan pemerintah.

4 (EMPAT) REKOMENDASI HASIL MUNAS KONBES NU SEPTEMBER 2012

Bidang politik dan pemerintahan
1. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.

2. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.

Bidang Ekonomi
1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran.

2. Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga Negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak.

3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi poin 1 dan 2.

Bidang Hubungan Internasional
1. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama.

2. Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocence of Muslims.

Bidang Pendidikan
1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.

2. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minailah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).

3. Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.

4. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.

5. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.

6. PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.


HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) menyetujui untuk diberlakukannya hukuman mati kepada koruptor. Hukuman mati boleh dengan pengadilan mempertimbangkan, berat dan ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

Rekomendasi hukuman mati terhadap koruptor diambil dalam sidang Komisi A (Komisi Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah Al-Waqiyyah). Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam.

Karena sidang berjalan alot antara yang pro dan kontra hukuman mati, maka Komisi A mengambil jalan tengah. “Hukuman mati boleh diterapkan setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, baik dari jumlah uang yang dikorupsi maupun dari seberapa sering pelanggaran itu dilakukan,” kata Saifuddin Amsir, Ketua Komisi A.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Flickr Photos

%d blogger menyukai ini: